META ANALISIS DAN ISU KEBIJAKAN PUBLIK
Diposting oleh
Ratzz
A. KONSEPSI META ANALISIS
Meta-analisis merupakan suatu teknik statistika yang menggabungkan dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Dilihat dari prosesnya, meta-analisis merupakan suatu studi observasional retrospektif, dalam artian peneliti membuat rekapitulasi data tanpa melakukan manipulasi eksperimental.
Meta-analysis lebih tidak bersifat subjektif dibandingkan dengan metode tinjauan lain. Meta analysis tidak fokus pada kesimpulan yang didapat pada berbagai studi, melainkan fokus pada data, seperti melakukan operasi pada variabel- variabel, besarnya ukuran efek, dan ukuran sampel. Untuk mensintesis literatur riset, meta-analysis statistikal menggunakan hasil akhir dari studi-studi yang serupa seperti ukuran efek, atau besarnya efek. Fokus pada ukuran efek dari penemuan empiris ini merupakan keunggulan meta-analysis dibandingkan dengan metode tinjauan literatur lain.
Meta-analysis memungkinkan adanya pengkombinasian hasil-hasil yang beragam dan memperhatikan ukuran sampel relatif dan ukuran efek. Hasil dari tinjauan ini akurat mengingat jangkauan analisis ini yang sangat luas dan analisis yang terpusat. Meta-analysis juga menyediakan jawaban terhadap masalah yang diperdebatkan karena adanya konflik dalam penemuan-penemuan beragam studi serupa.
Meta analisis adalah suatu analisis integratif sekunder dengan menerapkan prosedur statistik terhadap hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Analisis sekunder itu merupakan analisis ulang (reanalysis) terhadap data untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik-teknik statistik yang lebih baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan data lama yang dimiliki. Analisis sekunder merupakan suatu ciri-ciri penting terhadap riset dan kegiatan evaluasi.
Berikut Beberapa pengertian Meta Analysis yang dikemukakan oleh ahli:
· Glass, 1981
Meta analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya.
· Sugiyanto, 2004
Meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis, menolak/menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti.
· Sutjipto, 1995
meta-analisis adalah salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis sebagai suatu teknik ditujukan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan untuk mengkaji keajegan atau ketidakjegan hasil penelitian yang disebabkan semakin banyaknya replikasi atau verifikasi penelitian,yang sering kali justru memperbesar terjadinya variasi hasil penelitian.
· Soekamto, 1988
sifat meta analisis antara lain kuantitatif, dan memakai analisis statistik untuk memperoleh seri informasi yang berasal dari sejumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya.
· Borg, 1983
meta analisis merupakan teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti menemukan kekonsistenan atau ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian.
Meta Analisis dalam Kebijakan Publik
Meta Analisis merupakan metode atau pendekatan yang digunakan dalam studi kebijakan publik, yang mempunyai tujuan untuk memahami dan mengkritisi gagasan, ide, bahasa, asal usul, asumsi, model, dan signifikansi yang digunakan dalam melakukan sebuah analisis kebijakan publik. Dalam melakukan meta analisis kebijakan publik diawali dengan memahami makna dan gagasan tentang publik. Istilah publik merupakan segala aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.
Melalui metode ini dapat ditekan kesalahan menjadi sekecil mungkin. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dunn (2004), merumuskan 5 metode analisis kebijakan yang sangat membantu kita dalam memformulasikan kebijakan publik. Kelima metode dimaksud adalah :
(1) perumusan masalah (problem structuring),
(2) peramalan (forecasting),
3) rekomendasi (recommendation),
(4) pemantauan (monitoring),
(5) evaluasi (evaluation).
Perumusan masalah akan membantu untuk menghasilkan masalah apa yang hendak dipecahkan; peramalan akan membantu untuk menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan; rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan; monitoring akan membantu untuk menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan; dan evaluasi akan membantu untuk menghasilkan kinerja kebijakan.
Perumusan masalah, peramalan, dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum (ex ante) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah (ex post) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan.
Sebelumnya kita perlu ketahui, apa itu ex ante dan ex post:
·Ex ante adalah penelitian dan analisis terhadap suatu kebijakan yang belum ada/belum terjadi.
·ex-post analysis adalah penelitian dan analisis terhadap sesuatu kebijakan yang telah ada.
Penerapannya dalam Isu Kebijakan Publik
Komponen ex ante dan ex post ini yang dipilih sehingga analisis akan dilakukan
terhadap produk kebijakan yang telah terjadi/telah ada yang dalam hal ini dilakukan terhadap Dokumen Perencanaan Kota Baru Lampung yakni analisis bagaimana formulasi kebijakan yang dilakukan sehingga melahirkan konsep Perencanaan Kota Baru Lampung sekaligus evaluasi atas substansi kebijakan apakah telah memenuhi kaidah-kaidah perencanaan (kota baru) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun sudut pandang kelayakan yang lain.
Jika Perencanaan Kota Baru Lampung di Natar diikhtiarkan untuk menjawab isu dan masalah (publik) yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung, maka analisis pertama yang dilakukan adalah apa saja isu dan problematika public yang saat ini dihadapi oleh Kota Bandar Lampung. Berikutnya adalah ketika problematika dan isu publik Kota Bandar Lampung telah teridentifikasi maka terdapat analisis apakah problematika dan isu public tersebut memenuhi kriteria dan teori tentang kelayakan isu sebagai agenda kebijakan. Artinya, kriteria kelayakan dijadikan dasar pijakan untuk menilai apakah masalah dan isu (publik) yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dengan pengembangan Kota Baru Lampung di Natar menjadi pilihan atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Jika memenuhi unsur dan kriteria tersebut, maka terdapat relevansi antara masalah yang dihadapi dengan rekomendasi kebijakan yang diambil.
- Review
Faktor yang mempengaruhi kebijakan public:
- Internal
1. Aktor – aktor politik yang mempengaruhi tahap formulasi.
Ada lima tahap dalam membuat formulasi dan mengimplementasikan suatu strategi. Kelima tahap tersebut adalah:
o Tahap I; Pengumpulan dan Analisis Keterangan Strategis. Adalah tugas para eksekutif organisasi untuk dapat menilai kecenderungan-kecenderungan yang terjasi pada saat ini dan yang akan datang baik dari segi eksternalnya (pasar, persaingan, teknologi, regulasi, dan keadaan ekonomi) maupun segi internalnya (nilai organisasi, keunggulan dan kemampuan, hasil produkdan pasar,dan kebijakan strategis yang lalu)
o Tahap II; Formulasi Strategi. Tim ini pulalah harus memeriksa beberapa masa depan alternatif dan menyeleksinya serta menciptakan profil atau visi strategis yang berfokuskan pada ke sembilan pertanyaan tersebut. Kekuatan formulasi sangat tergantung pada kekuatan proses yang dilalui atau yang dialami oleh tim dalam membuat keputusan.
o Tahap III; Perencanaan Proyek Induk Strategis. Dengan menggunakan metode management proyek yang canggih dan benar dimana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, ditahap-tahapkan, dijadwalkan, disumberdayakan dan diimplementasikan serta dipantau (diawasi), maka proyek-proyek tersebut dapat dioptimalkan dalam suatu portofolio.
o Tahap IV; Implementasi Strategi. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan (implementasi) yang mana kualitas suatu proyek sangat diharuskan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem komunikasi yang handal, cepat dan akurat yang dimulai dari tingkat rendah (lower management) hingga ke tingkat yang tinggi (top management).
o Tahap V; Pemantauan, Peninjauan dan Pembaharuan Strategi. Di tahap ini dibutuhkan indikator internal (kemajuan di bidang tujuan dan langkah strategis, kemajuan proyek) maupun indikator eksternal (validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi). Umpan balik (feedback) dari berbagai sumber kegiatan baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang harus dioptimalkan secara terus menerus.
Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut
2. Persepsi dari pengambilan kebijakan.
- Eksternal
1. Lingkungan Sosial
2. Lingkungan Budaya
3. Lingkungan Politik
Dan dalam kebijakan publik, implementasi gagal karena untuk kepentingan aktor – aktor politik ( interest group/pressure group ). Atau Sebuah kelompok penekan, juga dikenal sebagai kelompok kepentingan atau lobi, adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh seperti hati orang-orang yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik untuk mempromosikan minat. Kelompok penekan ada di semua negara demokrasi dan pluralis modern bermunculan di semua sisi. Beberapa produser membela kepentingan. Sebagai tanggapan, tekan untuk konsumen lain keprihatinan atau mendorong kebijakan luas seperti perlindungan lingkungan.Perkembangan beberapa kelompok tekanan begitu luas, ukuran mereka sangat besar dan organisasi mereka begitu canggih, sehingga mereka hampir merupakan lengan lain pemerintah.
Kebijakan publik “produk politik” karena dibuat oleh kekuasaan yang cenderung melahirkan kekuasaan juga ® regulasi.
contoh: Kebijakan pendidikan 20%. Sedangkan dalam UU dilarang menyebutkan presentase, seolah – olah sisa persentasenya Pemerintah lepas tangan.
Interaksi Sosial
Interaksi sosial adalah keadaan dimana seseorang melakukan hubungan saling berbalas respon dengan orang lain. Aktivitas interaksinya beragam, mulai dari saling melempar senyum, saling melambaikan tangan dan berjabat tangan, mengobrol, sampai bersaing dalam olahraga. Termasuk dalam interaksi sosial adalah chatting di internet dan bertelpon atau saling sms karena ada balas respon antara minimal dua orang didalamnya.
Berdasarkan sifat interaksi antara pelakunya, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yakni interaksi yang bersifat akrab atau pribadi dan interaksi yang bersifat non-personal atau tidak akrab. Dalam interaksi sosial akrab terdapat derajat keakraban yang tinggi dan adanya ikatan erat antar pelakunya. Hal itu mencakup interaksi antara orangtua dan anaknya yang saling menyayangi, interaksi antara sepasang kekasih, interaksi antara suami dengan istri, atau interaksi antar teman dekat dan saudara.
Sebagian besar interaksi sosial manusia adalah interaksi sosial tidak akrab. Umumnya interaksi dalam situasi kerja adalah interaksi tidak akrab. Termasuk juga ketika anda mengobrol dengan orang yang baru saja anda kenal, interaksi antar sesama penonton sepakbola di stadion, interaksi dalam wawancara kerja, interaksi antara penjual dan pembeli, dan sebagainya
Berdasarkan sifat interaksi antara pelakunya, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yakni interaksi yang bersifat akrab atau pribadi dan interaksi yang bersifat non-personal atau tidak akrab. Dalam interaksi sosial akrab terdapat derajat keakraban yang tinggi dan adanya ikatan erat antar pelakunya. Hal itu mencakup interaksi antara orangtua dan anaknya yang saling menyayangi, interaksi antara sepasang kekasih, interaksi antara suami dengan istri, atau interaksi antar teman dekat dan saudara.
Sebagian besar interaksi sosial manusia adalah interaksi sosial tidak akrab. Umumnya interaksi dalam situasi kerja adalah interaksi tidak akrab. Termasuk juga ketika anda mengobrol dengan orang yang baru saja anda kenal, interaksi antar sesama penonton sepakbola di stadion, interaksi dalam wawancara kerja, interaksi antara penjual dan pembeli, dan sebagainya
07.12 | 0 Comments
DEFINISI DAN KONSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK
Diposting oleh
Ratzz
A. DEFINISI
Kebijakan publik sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijkan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapt mengetahui kinerja pemerintah. Namun Sebelum kita telusuri apa itu Kebijakan Publik, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu arti dari kebijakan dan publik itu sendiri, berikut penjelasannya:
· Kebijakan
kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Atau kebijakan dapat diartikan juga sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan atau memecahkan masalah.
Kebijakkan pun mempunyai dampak terhadap ilmu sosial yang lainnya. Perhatian terhadap proses pengambilan keputusan dipusatkan pada ide rasionalitas, yaitu sebagai sesuatu yang terkekang namun mampu membuat perbaikan, serta menggunakan pendekatan incrementalis atau bertingkat naik, artinya bahwa proses pengambilan keputusan merupakan langkah-langkah yang tertata dan penuh pertimbangan. (Charles Lindblom (1993))
· Publik
publik secara umum adalah sekelompok individu dalam jumlah besar. Namun dari beberapa pendapat ahli, mengatakan bahwa:
® Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. (Emery Bogardus)
® Publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan,
berbagi pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, terlibat dalam
diskusi mengenai persoalan itu. (Herbert Blumer)
Disamping itu, publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor yakni state, market dan civil society
· Kebijakan Publik
Mengenai definisi kebijakan publik disini dapat kita lihat sebelumnya dari beberapa definisi yakni apa itu “kebijakan” dan apa itu “public”. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Atau Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan public mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama.
Dan ada juga pemaknaan mengenai definisi kebijakan publik yang disampaikan oleh beberapa tokoh, diantaranya:
Parker, salah seorang ahli analisis kebijaksanaan publik menyebutkan bahwa:
Kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tetentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadan yang krisis.
William N. Dunnmerumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut :
Kebijaksanaan Publik (Public Policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma - norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.
Carl Friedrich, bahwa kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
Chandler and Plano (1988), Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
Chief J. O Udoji (1981)
Kebijakan Publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan
mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
Kebijakan Publik adalah suatu tindakan atau pilihan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan maupun badan-badan lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah
masyarakat.
W.I. Jenkins, Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terekait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan dari para aktor.
Edwards dan Sharkansky, mengatakan bahwa : Kebijaksanaan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya adalah tujuan-tujuan sasaran-sasaran dari program –program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.
George C. Edwards III & Ira Sharkansky, Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program-program
pemerintah.
Harold D. Lasswell & Abraham Kaplan, Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai- nilai dan praktik yang terarah.
Erwan Agus Purwanto (1997) dalam tesisnya yaitu bahwa kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran.
Nakamura dan Smallwood mengemukakan pendapat bahwa : Kebijakanaan negara adalah serentetan instruksi/pemerintah dari para pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Graham Allison(1971) dalam Lele (1999), Kebijakan Publik merupakan hasil kompetisi dari berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu Negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai actor utamanya yang terikat oleh konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya.
B. KONSEPSI KEBIJAKKAN PUBLIK
Mengenai konsepsi kebijakan publik, perlu diketahui bahwa kebijakan publik adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Konsepsi kebijaksanaan publik disini merupakan alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.
Selain itu juga, kebijakan publik juga sebagai democratic governance menitikberatkan pada masalah pembuatan keputusan atau kebijakan dimana pemerintah/negara berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga terjalin suatu relasi antara pemerintah dan masyarakat tersebut dalam mengatasi persoalan publik.
Dan kebijakan publik juga merupakan suatu pola kelembagaan dalam pembuatannya yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen yaitu, masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran.
Dalam Kebijakan Publik, pembuatannya bersifat politis, melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang berbeda, atau bertentanagan ( stake holder: pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, lingkungan masyarakat termasuk parpol dan pengusaha).
kebijakan publik merupakan bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif.
Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.
Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.
Dan Kebijakan Publik sebaiknya dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.
Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.
Dan mengenai konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan, dan kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut.
Diambil dari tugasku (berbagai sumber)
06.52 | 0 Comments
Langganan:
Postingan (Atom)
Introduction
pada dasarnya aku hanya seorang anak kuliah pada umumnya, namun ingin memberi nilai khusus pada sebuah catatanku yang mungkin hanya goresan tinta mahasiswi yang tak tentu arah..
